Cineam.net

Bughat Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah

Bughat Menurut Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah ada beberapa kelompok, di antaranya: Pertama, mereka yang menyalahi (menyimpang) pendapat masyarakat Islam (pada umumnya) dan mengikuti mazhab tersendiri. Mereka (kelompok bughat) ini, kata Al-Mawardi, selama tidak keluar dari ketaatan kepada kepala negara dan tidak tergabung dalam daerah tersendiri, mereka tidak diperangi. ''Bagi mereka dijalankan hukum-hukum keadilan berdasarkan hak-hak yang menjadi bagian mereka, serta kewajiban-kewajiban dan had (hukum/undang-undang) yang harus mereka taati.'' (Hlm. 58)

Bughat Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah

Begitu juga dengan kelompok pemberontak (bughat) yang memisahkan diri dengan masyarakat Islam lainnya dan berkumpul di dalam satu daerah tertentu. Menurut Al-Mawardi, jika mereka kelompok bughat ini tak menahan hak dan tak keluar dari ketaatan kepada negara, mereka tidak boleh diperangi selama kelompok bughat ini tetap taat dan menunaikan hak-hak mereka.

Mengutip Hadis Nabi ﷺ, Al-Mawardi mengatakan: Tidak dihalalkan darah individu Muslim (membunuh) kecuali salah satu dari tiga hal: kafir setelah beriman, berzina setelah ihshan (suami/isteri yang telah berhubungan dengan pasangannya), atau membunuh jiwa seseorang bukan karena pembunuhan.

Kelompok bughat kedua adalah mereka yang menolak taat kepada negara. Juga menolak menunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban mereka, serta melakukan sendiri urusan pemungutan keuangan dan pelaksanaan hukum. Al-Mawardi menyatakan, mereka (bughat)-- baik yang mengangkat pemimpin bagi mereka maupun yang tidak -- sama saja. Mereka kelompok bughat ini harus diperangi agar mereka tetap taat kepada negara (negara yang berhukum Islam tentunya).

Kelompol bughat berikutnya, Al-Mawardi mengutip surat Al-Hujurat 9: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Bughat 

Bughat adalah kata jamak dari baghin, kata dasarnya bagha-yabghi yang berarti kehendak, durhaka. Dikaitkan dengan politik lalu kata itu diartikan sebagai perbuatan makar. Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah wal Wilayatu Ad-Diniyah penulis Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibn Habib Al-Bashry Al-Baghdady Al-Mawardi yang ditulis sekitar 1000 tahun lalu, pada saat ini tentu banyak dibaca para ulama dan kyai di Indonesia. Terutama ketika mereka sedang memperbincangkan soal bughat -- makar atau pemberontakan dalam terminologi bahasa Indonesia.

Al-Ahkam As-Sulthaniyah memang merupakan salah satu rujukan penting ketika orang membahas pemerintahan Islam. Dibagi ke dalam 19 bab, buku ini relatif lengkap membicarakan soal-soal negara/pemerintahan. Mulai dari pengangkatan kepala negara (pemerintah), pengangkatan menteri dan gubernur. Juga kepolisian, petugas pemungut zakat, pengelolaan tanah dan air. Termasuk pembahasan administrasi negara hingga ketentuan-ketentuan tentang kriminalitas.

Soal bughat hanya dibahas dalam satu pasal dari bab 5 mengenai kepolisian. Pada bab ini terdapat tiga pasal -- selain bughat dua pasal lainnya tentang perang terhadap orang-orang murtad, residivis, dan bromocorah (Hlm 55-61). Menurut Al-Mawardi, perang ada tiga macam, yaitu perang terhadap kaum musyrik, perang melawan bughat (pemberontak atau pelaku makar), dan perang menghadapi agresi luar.

Siapakah Yang Harus Memerangi Kaum Bughat

Siapakah yang harus memerangi kaum bughat itu? Al-Mawardi tidak tegas menyatakannya. Namun kalau melihat bahwa pasal bughat ini dimasukkan dalam bab mengenai peran kepolisian, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa yang memerangi kaum bughat adalah aparat negara. Dalam pasal bughat ini Al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat yang cenderung mengarah kepada pertentangan antara DPR/MPR dan kepala negara/presiden. Bisakah salah satu pihak disebut sebagai bughat?

Pada pasal lain dari bab pengangkatan kepala negara. Al-Mawardi hanya menyebut Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagai pihak yang memilih dan memberhentikan kepala negara. Namun, lagi-lagi, ia tidak menjelaskan siapa yang disebut Ahlul Halli wal 'Aqdi itu. Dalam 'Leksikon Islam' disebutkan, Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah para pemegang otoritas. Mengutip kalangan ulama Islam di Indonesia, sebagaimana ditulis dalam 'Leksikon Islam', kedudukan MPR adalah sebagai Ahlul Halli wal 'Aqdi karena berhak mengangkat/memberhentikan kepala negara.

Dalam kitab Al-Ahkam ini, Al-Mawardi juga tidak mengupas tentang bagaimana bila sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim namun bentuk pemerintahan dan negara bukanlah Islam. Apakah dalam kondisi ini, umat Islam harus menerapkan hukum-hukum Islam termasuk dalam masalah politik termasuk bughat. Kalau kita membaca masa hidup Al-Mawardi barangkali kita bisa memaklumi 'keterbatasannya' ini.

Biografi Al-Mawardi

Biografi singkat Al-Mawardi, beliau hidup pada masa Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah hampir selama lima abad, 748 hingga 1258 M. Selama lima abad ini, kepala negara/pemerintah diangkat secara turun-temurun. Sedangkan hukum yang dilakanakan bersandarkan pada hukum-hukum Islam, Alquran dan Hadis. Al-Mawardi lahir di Basrah pada 972 dan wafat pada 1058. Ia hidup pada masa Khalifah Al-Qadir Billah dan Al-Qaim Biamrillah. Khalifah ke-25 dan ke-26 dari Dinasti Abbasiyah yang memerintah di Baghdad.

Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya di Basrah. Belajar ilmu hukum dari Abdul Hakim Abdul Wahid As-Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Selanjutnya Al-Mawardi pindah ke Baghdad, ibukota Kekhalifahan Abbasiyah. Dalam waktu singkat Al-Mawardi sudah bisa menguasai ilmu fikih, Hadits, tafsir, sastra, etika, politik dan sebagainya. Sebelum diangkat menjadi hakim tertinggi (Qadi al-Quzat) di Ustuwa, Nishapur, Al-Mawardi telah menjabat sebagai hakim di berbagai tempat. Karirnya terus meningkat hingga menjabat hakim agung Aqb Al-Quzat di Baghdad, jabatan terhormat yang dipegangnya hingga ia wafat.

Selain ahli hukum, Al-Mawardi juga ahli politik praktis yang ulung serta penulis kreatif di berbagai bidang. Khalifah Al-Qaim Biamrillah menunjuknya sebagai Duta Keliling dan mengutusnya dalam berbagai misi diplomatik ke berbagai negara. Al-Mawardi juga diberi tanggung jawab memelihara wibawa kekhalifahan di Baghdad. Di tengah-tengah para raja dari suku Saljuk dan Buwaihid yang hampir sepenuhnya berdiri sendiri dan terlalu berkuasa. Dan ia dinilai berhasil.

Sambil bertugas sebagai pejabat negara, Al-Mawardi juga seorang penulis yang produktif. Ia menulis soal hukum, hadits, sosial, dan politik, dan soal bughat yang dibahas dalam satu pasal dari bab 5 mengenai kepolisian. Dari berbagai bidang keahliannya itu, Al-Mawardi paling masyhur dikenal sebagai ahli politik. Para ahli sejarah menggolongkannya sebagai pemikir politik Islam pertama, dan termasuk pada barisan pemikir-pemikir politik yang terbesar pada abad pertengahan, bersma Nizamul Mulk Tusi, Ibn Khaldun, dan Machiavelli.

Karya Al-Mawardi

Di antara puluhan karya tulis Al-Mawardi yang terkenal adalah Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Qanul Al-Wizarah, dan Nasihat Al-Mulk. Ketiga buku ini mengupas tentang politik. Berbagai kitabnya, terutama Al-Ahkam As-Sulthaniyah (termasuk bab bughat), telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Yang mengagumkan, meski Al-Mawardi sebagai pejabat pemerintah dari Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah secara turun-temurun, Al-Mawardi selalu menekankan tentang pemilihan kepala negara. Contoh-contoh yang ia kutip kebanyakan dari proses pemilihan Khulafaur Rasyidin yang empat. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat nama ini menjadi khalifah atas dasar musyawarah oleh, yang disebut Al-Mawardi sebagai Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Kita tidak tahu bagaimana fatwa yang diberikan Al-Mawardi seandainya ia hidup sekarang ini dan melihat persoalan politik yang berlangsung di Indonesia. Termasuk bughat (pemberontak atau pelaku makar). Wallahu a’lam bisshawab