Cineam.net

Hukum dan Kekuasaan Pemerintah Serta Pelaksanaannya

Hukum dan Kekuasaan - Hukum dalam suatu negara merupakan kehendak negara. Ini berarti bahwa negara membuat peraturan-peraturan dan menciptakan kedamaian serta ketertiban dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur kepentingan masyarakat. Pedoman dalam bertindak dan mengikat orang-orang yang diangkat untuk memegang kekuasaan pemerintah.

Hukum dan Kekuasaan

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan). Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. (Supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Al-Hadid Ayat 25)

Untuk dapat berbuat melaksanakan fungsinya, hukum itu tentulah memiliki kekuasaan (kekuatan). Yang lebih besar dari kekuasaan yang ada pada "hukum" berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. "Hukum" kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat mengatur dan menata ketertiban dalam kelompok masing-masing.

Sementara itu hukum yang berada di tangan negara (pemerintah) berfungsi menata dan mengatur kepentingan antar kelompok. Agar tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok kepentingan memberikan kekuasaan kepada negara (pemerintah) untuk itu. Karena itulah, hukum yang ada ditangan negara itu jauh lebih berkuasa dari semua "hukum" yang ada. Termasuk dalam berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Hukum memakai kekuasaan untuk tujuan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa itu bertujuan keadilan. Dalam kaitannya dengan ayat Qur'an yang menjadi motto tulisan ini. Maka hukum itu merupakan alat Tuhan dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Hukum Dalam Pelaksanaannya

Supaya dirasakan adil dalam pelaksanaannya, maka hukum itu harus tidak berpihak. Sebab dalam menyelesaikan sengketa-sengketa atau menindak pelanggar hukum. Panguasa hukum harus tidak berpihak dan bahkan harus kelihatan keluar bahwa ia tidak berpihak. Bila syarat tidak berpihak dipenuhi, baru tindakan hukum yang diambil akan diterima oleh masyarakat. Sebagai tindakan yang adil.

Syarat hukum yang tidak berpihak ini telah menjadi syarat mutlak pelaksanaan hukum di negara-negara modern dewasa ini. Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, pasal 5, juga menentukan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."

Khalifah 'Umar bin Khaththab r.a. membuat surat perintah kepada salah seorang hakim di Kufah. Yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang salah satu kalimatnya berbunyi:

"Samakan kedudukan manusia itu di depan majelis Anda. Dalam tindak laku Anda dan dalam putusan Anda. Agar orang yang kuat tidak rakus pada ketidakadilan Anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan Anda."

Surat Umar ini dibuat pada abad ketujuh Masehi, dan baru pada abad ketujuh belas Masehi prinsip ini dipakai di Inggris. Sampai sekarang terpakai pula di semua negara hukum yang mapan di dunia. Sikap tidak berpihak ini harus menjadi sikap hidup dan sikap bertindak semua penguasa negara. Mulai dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi, terutama sekali para hakim.

Hakim Bebas Dari Kekuasaan Pemerintah

Hakim disebut secara khusus karena para hakim menghadapi persoalan yang telah menjadi sengketa. Termasuk sengketa antara warga negara dan pemerintah. Sikap tidak berpihak harus tampak dalam tingkah laku para hakim sehari-hari. Hakim itu harus mandiri atau bebas dari kekuasaan pemerintah. Dan kedudukan kemandirian itulah yang menjadi jaminan bagi Negara Indonesia. Untuk menjadi negara hukum (pasal 24 dan 25 UUD 1945 serta penjelasannya).

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, ia harus memutus menurut hukum tanpa memandang pihak yang berperkara. Dengan kata lain, seorang hakim harus tidak berpihak (impartial). Tidak berpihak dalam putusannya dan tindak lakunya, bahwa ia tidak berpihak. Ketidakberpihakan inilah yang menjadi jaminan putusannya akan dirasakan adil oleh pihak yang berperkara dan oleh masyarakat. Ketidakberpihakan itu bukan hal gampang, karena bersikap impartial itu membutuhkan keberanian dan integritas pribadi. Keberanian dan integritas pribadi dalam bersikap tidak berpihak itulah yang seharusnya dilatihkan terus menerus kepada para hakim.

Hakim adalah sebuah profesi, jabatan panggilan hati, yang tidak dapat ditempati oleh sembarang orang. Karena itu, untuk jabatan ini diperlukan lebih dari sekedar ahli hukum. Dalam negara-negara yang sudah mapan. Dikatakan bahwa seorang hakim itu harus Learned in Law and Skilled in Law(harus alim dalam hukum dan harus terampil dalam hukum).

Dalam persidangan di beberapa negara, hakim harus pula memakai toga atau rambut palsu (wig). Itu hanyalah sebuah protokoler lahiriyah. Tetapi pada batinnya adalah sebagai simbul untuk memudahkan terwujudnya sikap tidak berpihak (impartiality) pada diri hakim.

Pengangkatan hakim di negara-negara hukum yang sudah mapan disertai dengan syarat-syarat. Antara lain tidak boleh cacat jasmani dan rohani, seperti bisu, tuli, gagap, buta dan lain-lain. Bila kita membuka kitab-kitab kuning hukum Islam, bagian Qadha, syarat-syarat tersebut juga kita temui. Termasuk syarat-syarat fisik untuk seorang khalifah atau kepala negara. Hal itu, karena cacat jasmani dan rohani akan menjadi kendala. Terutama bagi kesempurnaan penunaian tugas sebagai hakim dan khalifah.

Penegakan Hukum Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Dalam perjalanan sejarah bangsa dan Negara Indonesia, kita pernah mempunyai Pengadilan yang benar-benar bebas dan mandiri. Baik di masa penjajahan Belanda maupun penegakan hukum di masa penjajahan Jepang. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa fakta berikut:

Dr. J. Van De Verde adalah seorang sarjana muda. Bertugas sebagai pejabat yang pada waktu itu disebut asisten Kontrolir di Banda Aceh pada tahun tiga puluhan. Ia bertugas di Sumatera sampai jatuhnya kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Dan ia menjadi tawanan selama Jepang berkuasa.

Ketika Jepang kalah, ia memegang peranan sebagi penasehat politik Belanda. Seperti dalam perundingan-perundingan dengan Republik Indonesia (yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945). Dr. J. Van De Verde mencatat pengalaman-pengalamannya selama bertugas di Indonesia. Yang diberinya judul Brieven uit Sumatera (Surat-surat dari Sumatera).

Sekali waktu, ia ditugaskan untuk pergi ke Blangkejeren, yang harus ditempuhnya dengan mobil dan kuda. Kemudian masih harus berjalan kaki selama tiga hari. Ini terjadi di tahun 1930. Tugasnya adalah untuk memeriksa seorang sersan marsose (prajurut Belanda) yang bertugas sebagai penguasa Blangkejeren itu, termasuk pemungutan pajak. Dilaporkan bahwa sersan marsose itu melakukan korupsi atas pajak-pajak yang terkumpul, dan memang terbukti setelah diperiksa oleh Dr. J. Van De Verde, dan diambil tindakan hukum yang setimpal.

Di zaman Jepang hukum berjalan dengan baik. Kejahatan-kejahatan ditindak dengan tegas. Termasuk kejahatan yang dilakukan oleh serdadu Jepang sendiri, sehingga rakyat banyak merasa ada keadilan. Walaupun penjajahan Jepang menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan, akan tetapi terasa adil. Karena kemiskinan itu merata antara rakyat dan para penguasa.

Di masa revolusi fisik, keadilan masih terasa karena kemiskinan dan kesulitan hidup merata antara rakyat dan penguasa.

Penegakan Hukum Rasulullah

Penegakan hukum berjalan dengan baik dan Pengadilan adalah Pengadilan yang mandiri. Contoh-contoh teladan pelaksanaan hukum yang baik itu telah diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada para sahabat beliau. Rasulullah ﷺ pernah mengatakan:

Inilah kebiasaan buruk yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Mereka binasa (diazab oleh Allah) karena mereka tidak berani menghukum orang-orang terpandang dari kalangan mereka. Sebaliknya, mereka menghukum berat orang-orang kecil. Sekiranya Fathimah mencuri, aku akan memotong tangannnya. (HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Abu Bakar setelah pelantikannya menjadi Khalifah I menyatakan dalam pidatonya:

"Orang yang paling kuat diantara kalian dimataku adalah orang yang lemah hingga ia memperoleh haknya. Sebaliknya orang yang terlemah dimataku adalah orang yang kalian anggap paling kuat hingga ia mengembalikan hak-hak orang lain."

Sama halnya dengan Umar bin Khaththab. Beliau adalah khalifah paling ditakuti dan disegani oleh panglima-panglima perang dan gubernur-gubernur yang ditugaskannya di daerah-daerah yang jauh dari Madinah. Sebabnya ialah karena Umar mempunyai jaringan informasi yang amat baik untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tidak ada orang yang lolos dari tindakan hukumnya.

Bagaimana dengan negara kita? Masih banyak yang harus diperbaiki dalam soal hukum dan keadilan ini. Ini harus benar-benar dihayati terutama oleh mereka yang sekarang memegang kekuasaan.

Dilansir dari Buletin Dakwah
Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.