Cineam.net

Isi Piagam Madinah : Sejarah, Pasal, Konstitusi dan Petikan

Isi Piagam Madinah pada penjelasan ini meliputi sejarah, pasal kebebasan beragama, konstitusi tertulis pertama di dunia dan petikan terjemahan. Dalam jangka panjang, substansi Piagam Madinah telah menjadi spirit bagi pentingnya keberadaan konstitusi suatu bangsa. Tanpa adanya konstitusi, kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak akan teratur. Keberadaan isi Piagam Madinah yang monumental itu pun diakui para ahli sejarah Barat.

Isi Piagam Madinah : Sejarah, Pasal, Konstitusi dan Petikan

Sejarawan W. Montgomery Watt menamainya The Constitution of Medina, R.A. Nicholson menyebutnya Charter, Majid Khaduri menamainya Treaty, Philip K. Hitti sebagai Agreement, Zainal Abidin Ahmad:Piagam, sementara kata Al Shahifah adalah nama yang disebut dalam naskah aslinya. Kata Al Shahifah tertulis delapan kali dalam teks piagam. Selain Al Shahifah, di dalam teks juga tertulis sebutan Kitab dua kali.

Kata Treaty dan Agreement menunjuk pada isi naskah. Kata Charter dan Piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Sementara itu, kata Constitution menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata Shahifah semakna dengan Charter dan Piagam.

Mengutip sumber-sumber hadits, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud dengan sumber utama Anas bin Malik, yang mengatakan, ''Rasulullah memperjanjikan golongan Quraisy dan Anshar di rumahku'', Montgomery Watt mengatakan, bahwa isi Piagam Madinah dibuat sebelum perang Badar.

Argumentasi Watt adalah dengan menunjuk klausul dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam Ummah adalah pandangan penting untuk menentukan itu dibuat sebelum perang Badar. Pandangan Subhi al Shalih, menyebutkan bahwa isi Piagam Madinah ditulis tahun pertama Hijriyah. Sedangkan pakar hadits, Al Thabari, mengatakan penulisan isi Piagam Madinah dilakukan ketika Nabi Muhammad ﷺ, baru berdiam di Madinah.

Isi Piagam Madinah

Isi Piagam Madinah ini menurut para sejarawan, isi dalam piagam tersebut sebagai autentik (asli). W. Montgomery Watt, dalam bukunya Muhammad at Medina misalnya, menyatakan bahwa ''Dokumen ini secara umum diakui autentik.'' Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya. Pengakuan serupa juga dilontarkan sosiolog Barat lainnya, Robert N. Bellah. Menurut Bellah, Isi Piagam Madinah merupakan ''Konstitusi termodern di zamannya.''

Sejarah Piagam Madinah

Berdasarkan sejarah, isi Piagam Madinah seperti diketahui dibuat ketika Nabi Muhammad ﷺ berada di Madinah. Di kota itu sudah terdapat tiga golongan besar: Muslimin, Yahudi, dan Musyrikin. Muslimin terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kaum Muhajirin adalah pendatang yang hijrah dari Mekah. Mereka adalah orang-orang Quraisy Mekah yang telah masuk Islam, terdiri dari beberapa kelompok, antara lain Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kaum Anshar adalah penduduk asli Madinah yang sudah masuk Islam. Mereka kebanyakan dari Kabilah Aws dan Khazraj.

Golongan Musyrikin merupakan orang-orang Arab yang masih menyembah berhala. Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok Yahudi pendatang adalah Bani Nadir, Bani Qaynuqa', dan Bani Qurayzhah.

Di tengah kemajemukan penghuni Kota/Negara Madinah itu, Rasulullah ﷺ berusaha membangun tatanan hidup bersama. Mencakup semua golongan yang ada di Madinah. Sebagai langkah awal, beliau mempersaudarakan para Muslim Muhajirin dengan Anshar. Persaudaraan itu bukan hanya tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, tapi hingga ke tingkat waris-mewarisi.

Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah. Baik antara golongan-golongan Islam, maupun dengan golongan-golongan Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, dan perjanjian dengan golongan Yahudi itu, secara formal, ditulis dalam suatu naskah yang disebut Shahifah. Shahifah dengan 47 pasal/Isi Piagam Madinah inilah yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Piagam yang menjadi payung kehidupan berbangsa dan bernegara -- dengan multi etnis dan agama -- ini, menurut sejumlah sumber, isi Piagam Madinah dibuat pada tahun pertama Hijrah dan sebelum Perang Badar.

Pasal Piagam Madinah Yang Menjamin Kebebasan Beragama

Di antara pasal-pasal pada Isi Piagam Madinah yang menjamin kebebasan golongan Yahudi (non-Muslim) adalah: Pasal 25, 37, dan 47.

Meskipun umat non-Muslim diberi kebebasan, tidak harus mengikuti hukum-hukum Islam, namun mereka (Ahlul Kitab/Yahudi) tetap diharuskan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dalam riwayat, disampaikan Imam Ahmad dan Muslim, dikemukakan, di depan Rasulullah ﷺ lewat orang-orang Yahudi membawa seorang hukuman yang dijemur dan dipukuli. Lalu Rasulullah ﷺ memanggil mereka dan bertanya, ''Apakah demikian hukuman terhadap orang yang berzina yang kalian dapat dalam kitab kalian?'' Mereka menjawab, ''Ya.''

Rasulullah ﷺ kemudian memanggil seorang ulama mereka dan bersabda, ''Aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah demikian kamu dapati hukuman kepada orang yang berzina di dalam kitabmu?''

Ulama (Yahudi) itu menjawab, ''Tidak. Demi Allah jika engkau tidak bersumpah lebih dahulu niscaya tidak akan kuterangkan. Hukuman bagi orang yang berzina di dalam kitab kami adalah dirajam (dilempari batu sampai mati). Namun, karena banyak di antara pembesar-pembesar kami yang melakukan zina, maka kami biarkan, dan apabila seorang berzina kami tegakkan hukum sesuai dengan kitab. Kemudian kami berkumpul dan mengubah hukum tersebut dengan menetapkan hukum yang ringan dilaksanakan, bagi yang hina maupun pembesar yaitu menjemur dan memukulinya.''

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, ''Ya Allah, sesungguhnya saya yang pertama menghidupkan perintah-Mu setelah dihapuskan oleh mereka.'' Selanjutnya Rasulullah menetapkan hukum rajam, dan dirajamlah Yahudi pezina itu.

Dari riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi (non-Muslim) tetap diwajibkan menjalankan hukum-hukum Taurat. Mereka juga dilarang membuat-buat hukum sendiri, meskipun mereka menyepakatinya. Itulah substansi dari Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah ﷺ, terkait dengan posisi penduduk Madinah yang menunjukkan bahwa kelompok non-Muslim memperoleh jaminan keadilan dalam menjalankan agamanya. Hal ini akan menjaga integritas bangsa Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan penganut agama, meskipun kaum Muslimin merupakan mayoritas. Isi Piagam Madinah adalah jaminan integrasi bangsa dan persamaan hak dan kewajiban bagi masyarakat plural.

Setiap kali berbicara mengenai negara dalam hubungannya dengan Islam, atau yang diidealkan Islam, maka orang akan selalu merujuk pemerintahan/negara pada zaman Rasulullah ﷺ di Madinah. Berikutnya adalah pemerintahan empat khalifah penerus Rasulullah ﷺ. Diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir ini seringkali disebut sebagai Khulafaur Rasyidin -- para khalifah yang mendapatkan petunjuk (dari Allah ﷻ).

Negara pada masa Rasulullah ﷺ bercorak teokratis, sedangkan zaman Khulafaur Rasyidin bercorak republik demokratis -- kepala negara dipilih. Dalam surat-suratnya, Nabi Muhammad ﷺ selalu menyebutkan: dari Muhammad Rasulullah. Sedangkan Khulafaur Rasyidin menyebutkan: dari Amirul Mukminin (pemimpin para mukmin).

Setelah Khulafaur Rasyidin, corak maupun bentuk negara berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Dari sejak pemerintahan Bani Umayyah di Damsyik (Damaskus), Bani Abbasiyah di Baghdad, dan kemudian Bani Utsmaniyah di Istambul, negara berbentuk kekhalifahan dengan corak monarki absolut. Kemudian, ketika Khalifah Usmaniyah bubar dan negara-negara Islam merdeka dari penjajahan barat, munculah sejumlah negara berbentuk republik atau kerajaan.

Munculnya beragam bentuk, corak maupun model negara berpenduduk Muslim itu barangkali karena memang tidak ada teks -- baik Alquran maupun Hadits -- yang mengatur hal itu. Alquran hanya menggarisbawahi, kepada umat Islam diperintahkan untuk 'Athi'ullah wa rasulihi wa ulil amri minkum -- taatilah Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin kalian. Dengan kata lain, umat Islam diperintahkan untuk menerapkan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.

Itulah yang juga dilaksanakan pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad ﷺ di Madinah. Kepada umat Islam, Rasulullah menerapkan hukum-hukum Islam berikut sanksi-sanksinya. Namun, dalam hubungan dengan ketatanegaraan di mana terdapat multi etnis, kabilah, dan agama (kepercayaan). Rasulullah ﷺ -- sebagai kepala negara dan pemerintahan -- memberlakukan aturan-aturan lain, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia

Di mata para sejarawan dan sosiolog ternama Barat, Robert N. Bellah, isi Piagam Madinah yang disusun Rasulullah ﷺ itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi tertulis pertama di dunia. Sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, isi Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban.

Petikan Isi Piagam Madinah

Berikut ini petikan lengkap terjemahan isi Piagam Madinah Rasulullah ﷺ yang terdiri dari 47 pasal, diantaranya:

  • Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah ﷺ, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
  • Pasal 1:Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.
  • Pasal 2:Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 3:Banu 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 4:Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 5:Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 6:Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 7:Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 8:Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 9:Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 10:Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.
  • Pasal 11:Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.
  • Pasal 12:Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.
  • Pasal 13:Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.
  • Pasal 14:Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.
  • Pasal 15:Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.
  • Pasal 16:Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).
  • Pasal 17:Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.
  • Pasal 18:Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.
  • Pasal 19:Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
  • Pasal 20:Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.
  • Pasal 21:Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
  • Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.
  • Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ﷻ dan (keputusan) Muhammad ﷺ.
  • Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
  • Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.
  • Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
  • Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
  • Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
  • Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
  • Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
  • Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.
  • Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).
  • Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).
  • Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).
  • Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
  • Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad ﷺ. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.
  • Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
  • Pasal 38: Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
  • Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga Piagam ini.
  • Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
  • Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.
  • Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad ﷺ. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.
  • Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.
  • Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.
  • Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.
  • Pasal 46: Kaum yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.
  • Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah ﷺ.

Demikianlah penjelasan singkat isi Piagam Madinah yang meliputi sejarah, pasal kebebasan beragama, konstitusi tertulis pertama di dunia serta petikan terjemahan. Pada saat itu Piagam ini disusun dengan begitu jelas, bertujuan untuk menghentikan perselisihan yang begitu sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, Yahudi, dan komunitas pagan Madinah lainnya. Sekian referensi isi Piagam Madinah kali ini, semoga bermanfaat.