Cineam.net

Sutan Syahrir | Kiprah Politik, Delegasi, Dubes dan Penghargaan

Sutan Syahrir, kiprah politik dan keberhasilannya di kancah internasional, bermula saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden pada 16 Oktober 1945. Sesuai maklumat, Syahrir ditunjuk sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sutan Syahrir diserahi kekuasaan legistatif, untuk bersama-sama dengan presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Sutan Syahrir

Pengaruh Syahrir semakin kuat ketika pada 15 November 1945 sampai 27 Juni 1947, ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri (PM) RI pertama dan sekaligus merangkap menteri luar negeri. Dengan jabatannya itu, Syahrir semakin leluasa memainkan diplomasi internasional. Hasilnya, kemerdekaan Indonesia semakin mendapatkan dukungan internasional.

Baca Juga: Sutan Sjahrir, PKI dan Soekarno

Sutan Syahrir

Sutan Syahrir dalam perjalanan kiprah politiknya menjadikan dirinya seorang Delegasi RI, Dubes serta mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa. Bakat dan kecerdasan itu terus tumbuh dalam sikap dan jiwa yang merdeka.

Kiprah Politik Sutan Syahrir

Ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kiprah politik Sutan Syahrir dalam perjuangannya di kancah internasional. Terutama dalam berhubungan dengan pihak Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II. Berikut faktor keberhasilan Syahrir dalam perjuangannya di kancah internasional :

  1. Di masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Hatta lebih memilih bekerja-sama dengan penjajah sesama Asia itu. Hal ini telah membuat pihak Sekutu curiga dan menuduh kedua tokoh itu sebagai kolaborator Jepang.
  2. Tampilnya Soekarno sesudah proklamasi sebagai pimpinan eksekutif, serta tidak adanya partai-partai politik. Hal ini telah menimbulkan kecurigaan di pihak Sekutu maupun dunia Internasional, bahwa pemerintahan RI adalah ciptaan Jepang. Pemerintahan Indonesia diselenggarakan secara diktator dan bukan atas dasar demokrasi.
  3. Syahrir di mata Sekutu tidak termasuk dalam black list (daftar orang tercela) sebagai kaki tangan Jepang dan penjahat perang. Sebagai seorang sosialis, Syahrir mempunyai kawan-kawan seperjuangan di luar negeri, khususnya di Eropa dan Asia. Hal ini memudahkannya menarik simpati terhadap perjuangan Indonesia.
  4. Tampilnya Syahrir yang sosialis dan demokrat yang anti-imperialisme, anti-kapitalisme, dan anti-fasisme dapat menghapus image dunia yang tidak baik terhadap Indonesia.

Berbagai faktor itulah yang memudahkan Syahrir dalam membuka jalan baru bagi kesediaan Sekutu dan Belanda tampil dalam meja perundingan. Pada 25 Maret 1947, dengan Inggris sebagai penengah, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian Linggarjati.

Baca Juga: Sutan Syahrir: Renungan dan Perjuangan

Delegasi RI Diwakili Syahrir

Perjanjian Linggarjati, delegasi RI diwakili Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Hasil Perjanjian Linggarjati, antara lain, kedaulatan RI diakui secara de facto oleh Belanda dengan wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Perjanjian ini secara khusus memuat pasal mengenai Arbitrase (pasal 17 ayat 2). Memberi amanat kepada PBB untuk memaksa Belanda menghentikan agresi militernya. Pada 21 Juli 1947, atas desakan PBB, Belanda menghentikan agresinya dan bersedia menyelesaikan masalahnya dengan Indonesia secara damai.

Secara substansi, Perjanjian Linggarjati diakui menimbulkan ketidakpuasan aspirasi rakyat Indonesia. Syahrir sadar hal ini, terlebih dengan kekuatan riil yang ada saat itu. Namun baginya, Liggarjati hanya dipakai batu loncatan untuk kemerdekaan RI. Di kemudian hari, pengaruh perjanjian ini diakui cukup besar. Misalnya, banyak negara seperti AS dan Inggris secara de facto mengakui kedaulatan RI. Sementara Mesir (tercatat sebagai negara pertama). Kemudian negara Arab lainnya, mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI baik secara de facto maupun de jure.

Perjanjian Liggarjati tak berumur lama, hanya 3 bulan 26 hari. Belanda mengingkari perjanjian karena dinilai menguntungkan Indonesia, dan di pihak lain membuat posisi Belanda makin tersudut di mata dunia internasional.

Beberapa hari setelah ditandatangani Perjanjian Linggarjati, Syahrir diundang PM India, Pandit Jawaharlal Nehru. Untuk menghadiri Inter Asian Relations Conference di New Delhi, 25 November 1947. Dalam pidatonya, Sutan Syahrir menegaskan perlunya politik Non-Blok maupun pembentukan suatu organisasi regional di antara sesama bangsa Asia. Di kemudian hari, gagasan ini menjelma dalam bentuk Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang lebih dikenal dengan ASEAN.

Konferensi itu dimanfaatkan Syahrir untuk menjalin persahabatan dengan India. Melalui suratnya 29 Mei 1947, Syahrir meminta dukungan Nehru terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Harapan Syahrir berhasil. Pada 30 Juli 1947, India resmi mengajukan persoalan Indonesia ke DK PBB. India juga mengadakan konferensi Asia untuk mengutuk Belanda ketika negeri itu melancarkan agresi militer kedua pada 1949.

Baca Juga: Bung Kecil Sutan Syahrir

Syahrir Dubes Keliling

Sutan Syahrir meski tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri atau duduk di pemerintahan berikutnya. Peran itu ia jalankan saat negara mempercayainya menjadiAmbassador-at-Large - Duta Besar Keliling (Dubes Keliling), sehubungan dengan agresi militer Belanda kedua. Setelah berhasil melewati blokade ketat Belanda, ia berangkat dari Yogyakarta ke Singapura dengan menumpang pesawat India. Pesawat itu dikirim khusus oleh pemimpin India Jawaharlal Nehru. Dalam perjalanan ke PBB, ia singgah di New Delhi dan Kairo, untuk mengusahakan dukungan negara-negara tersebut.

Pada 14 Agustus 1947, Syahrir sebagai wakil RI diberi kesempatan oleh Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghadiri dan mengambil bagian dalam sidang DK. Ia berbicara panjang lebar tentang kondisi Indonesia. Hal ini menimbulkan kemarahan dan protes dari pihak Belanda. Dalam sidang itu, delegasi RI yang dipimpin Syahrir terdiri dari Haji Agus Salim, Dr. Sumitro, Ch. Thambu dan Soejatmoko.

Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB itu, Syahrir menyampaikan tuntutan-tuntutan RI agar DK PBB campur tangan dalam sengketa Indonesia-Belanda. Membentuk komisi yang mengawasi pelaksanaan perintah DK tentang case fare. Serta meununtut Belanda mengundurkan diri dari posisi sebelum agresi militer berlangsung. Setelah melalui perdebatan panjang, DK PBB akhirnya membentuk Panitia Jasa-jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu penyelesaian Indonesia-Belanda secara damai.

Keberhasilan misi diplomasi Syahrir harus diakui sebagai kesusksesan bagi Indonesia meraih dukungan dan bantuan dunia internasional melawan penjajahan Belanda. Untuk itu, pemerintah RI memberi mandat tambahan kepada Syahrir sebagai Duta-Istimewa dan Penasihat RI. Bertugas memimpin seluruh perwakilan RI di luar negeri. Serta menjalankan segala usaha politik, ekonomi, dan keuangan untuk memperkuat kedudukan RI di dunia internasional.

Syahrir, yang dijuluki sebagai An atomic bomb of Asia oleh srikandi India, Sarojini Naidu, pada saat menghadiri forum Inter Asian Relations Conference. Dengan senyum diplomatnya telah menarik perhatian dan simpati dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Puncak Karir Politik Sutan Syahrir

Penghargaan Atas Jasa-Jasa Syahrir

Di kalangan diplomat Indonesia khususnya, dan dunia internasional umumnya, Sutan Syahrir tercatat sebagai diplomat termuda. Di usia 36 tahun, Syahrir yang fasih berbahasa Inggris itu, sudah menjadi PM pertama RI dan sekaligus diplomat ulung. Selain menjadi PM, ia juga pernah menjadi menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan penasihat presiden. Serta Duta-Istimewa yang membawahi seluruh perwakilan RI di luar negeri. Ia pun merupakan penggagas berdirinya perhimpunan di kalangan bangsa Asia. Atas jasa-jasanya itu, pemerintah RI menganugerahi beberapa penghargaan, diantaranya;

  • Tanda Kehormatan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, tanggal 20 Mei 1961.
  • Pengangkatan sebagai Pahlawan Nasional, dengan keputusan presiden RI no. 76 tahun 1966, tertanggal 9 April 1966.
  • Pengangkatan sebagai Perintis Kemerdekaan, dengan S.K. Menteri Sosial tertanggal 9 April 1976.

Tak hanya jejak politik diplomasi ia tinggalkan kepada generasi penerus perjuangan, Syahrir juga meninggalkan karya-karyanya. Beberapa karya dan buku yang pernah ia tulis antara lain: Pikiran dan Perjoangan (1950), Perjuangan Kita (1945), Indonesische Overpeinzingen (1946). Out of Exile (1949), Sosialisme dan Marxisme (1967), Nasionalisme dan Internasionalisme (1968), dan Sosialisme Pembangunan Indonesia (1983).

Di bidang politik diplomasi dan usahanya untuk merintis jalan bagi terjalinnya hubungan RI dengan dunia internasional inilah, saham dan sumbangsih terbesar Syahrir terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari aliran politik dan ideologinya, di sinilah tercatat jasa-jasanya yang tidak dapat dilupakan oleh sejarah. Inilah cara Sutan Syahrir 'mengajari' orang meneruskan perjuangan Indonesia.

Baca Juga: Kematian Sutan Syahrir